Pj Gubernur Canangkan GISA

oleh -1.647 views
Didampingi Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Forkopimda Provinsi, Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyatmadji, membuka pencanangan GISA di Rumah Radakng, Pontianak, Senin (7/5/2018).

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Pemprov Kalbar memulai pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) kependudukan, Senin (7/5/2018). GISA dimulai bersamaan dengan Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se-Kalbar Tahun 2018, di Rumah Radakng, Pontianak.

Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyatmadji mengatakan, Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten/kota sangat mendukung suksesnya GISA. Melalui Disdukcapil masing-masing, pemerintah berkomitmen memberikan dokumen kependudukan kepada seluruh penduduk yang berdomisili di setiap daerah.

“Meskipun tantangan untuk mewujudkan komitmen ini cukup menantang, akan tetapi dengan adanya penguatan instrumen hukum yang mengatur tentu tantangan tersebut akan mudah diwujudkan,” kata Dodi Riyatmadji sesaat sebelum pencanangan GISA di Rumah Radakng.

Ia menjelaskan, ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mudah diserap dan diikuti, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota semakin meyakinkan pelayanan administrasi kependudukan akan Iebih baik dan berjalan Iancar.

Dalam rangka mempermudah pelayanan administrasi kependudukan, kata dia, lemerintah telah merubah secara tegas substansi beberapa pasal yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ia menuturkan, perubahan mendasar tersebut patut diapresiasi karena telah menjadikan pelayanan yang semakin efektif, semakin murah dan semakin cepat. Beberapa perubahan mendasar tersebut, di antaranya penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi di tempat domisili penduduk, sehingga penduduk semakin mudah mengurus akta-akta pencatatan sipil.

“Penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu satu tahun, yang semula penerbitannya memerlukan penetapan Pengadilan Negeri diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota,” jelasnya.

Di samping itu, pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk diubah menjadi kewajiban Ketua Rukun Tetangga (RT), sehingga keluarga yang mengalami musibah tidak disibukkan lagi untuk melaporkan peristiwa kematian ke Disdukcapil.

“Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seluruhnya tidak dipungut biaya atau gratis,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam pelayanan administrasi kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi yang aktif pemerintah melalui petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling.

“Saya minta terus menerus disosialisasikan perubahan mendasar tersebut, agar penduduk benar-benar mengetahui kemudahan yang diberikan pemerintah tersebut. Karena sampai saat ini, kita masih menghadapi suatu kenyataan bahwa masih banyak penduduk enggan untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialaminya, sehingga database kependudukan kita masih bermasalah,” kata dia.

“Padahal data kependudukan sangat diperlukan untuk memperlancar pelayanan publik, untuk memperoleh dana alokasi umum, memperlancar pembangunan demokrasi termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, serta untuk mencegah terjadinya kriminalitas dan penegakan hukum,” pungkas Pi Gubernur.

Pencanangan GISA dan rapat koordinasi dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Kapolda Kalbar, Kasdam XII Tanjungpura, Danlanud Supadio, Danlantamal XII, Kadis Dukcapil Kalbar, Ketua Bawaslu Kalbar, dan Komisioner KPU Provinsi Kalbar. (*/qrf)