Tim dari Kemenkes Investigasi Kasus Hepatitis A di Singkawang

oleh -2.181 views
Tim investigasi Kemenkes turun ke Singkawang.

SINGKAWANG, KILASKALBAR.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menurunkan timnya guna melakukan investigasi penyebaran virus Hepatitis A di Kota Singkawang, Kalimatan Barat, Kamis (6/9/2018).

Di Singkawang, tim investigasi Kemenkes didampingi dinas kesehatan setempat melakukan pengecekan di beberapa titik di Kota Singkawang untuk pengambilan sampel yang diindikasi penyebap penyebaran penyakit menular ini.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Singkawang, Djoko Suratmiarto mengatakan, tim ini mendatangi lokasi penyebaran virus Hepatitis A yang kini kian merebak di Kota Singkawang.

“Kedatangan tim ini untuk mengambil sampel dan mewawancarai mantan penderita Hepatitis A. Melakukan kroscek dan ini merupakan investigasi kita juga namun dilakukan Kementerian,” ujarnya kepada awak media.

Ia mengungkapkan, dugaan sementara penyebaran virus Hepatitis A ini melalui air.

“Kecurigaan kami tersebarnya virus tersebut melalui air. Oleh karena itu tim dari Kementerian Kesehatan mengambil sampel air di empat titik. Yaitu di Sekolah Mudia, sumber air bersih, SMP Negeri 4, Barak Polres, yang diduga tempat tersebarnya virus Hepatitis A,” katanya.

Sampel yang telah diambil oleh tim dari Kemenkes ini selanjutnya akan dibawa ke pusat untuk dilakukan pengecekan yang lebih akurat.

“Rencana air sampel ini akan dibawa ke Jakarta untuk memastikan penyebabnya. Lantaran di sana ada alat yang lebih akurat,” ucap Djoko.

Sejauh ini sebanyak 242 orang diduga terkena Hepatitis A.

“Sejauh ini yang positif terinfeksi virus tersebuat mencapai kurang lebih 4 orang. Namun kita belum dapat memastikan yang lain. Lantaran harus ada pengambilan sampel darah. Yang positif 3 di Barak Polres Singkawang, dan 1 di Sekolah Mudia,” terangnya.

Terkait penetapan kejadian luar biasa (KLB) Hepatitis A, Pemkot Singkawang masih belum dapat memastikan.

“Masih kita susun RAB pengusulan KLB. Namun kebijakan tersebut masih dalam keputusan Wali Kota. Lantara jika di tingkatkan sebagai KLB, biaya dibiayai pemerintah,” tutur Djoko. (mizar)