Pj Gubernur Kalbar Minta OPD Dukung Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegritas

oleh -1.963 views
Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji mengimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk berkomitmen dalam mendukung “Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemprov Kalbar Tahun 2018” yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 260/ltprov/2018.

“Laksanakan kewajiban yang tertuang dalam rencana aksi yang telah disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Dodi saat kegiatan apel di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (6/8/2018).

Dodi juga meminta rencana aksi tersebut untuk dilaporkan secara berkala ke Inspektorat.

“Laporkan progres kemajuan pelaksanaan tencana aksi secara berkala, tiap tiga bulan sekali dengan melampirkan dokumen pendukung kepada Inspektorat Kalbar yang akan melakukan penginputan pada aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang terintegrasi dengan BPK RI,” ucapnya.

Ia mengatakan, pogress yang diinput melalui aplikasi MCP merupakan hasil laporan rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pokja OPD terkait dan diketahui oleh pejabat berwenang pemerintah daerah.

Rencana aksi berdasarkan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/5064/KSP.00/10-16/07/2018 perihal Update Progress Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegritas Melalui Aplikasi MCP.

“Saya harapkan semua pihak terkait dapat melaksanakan dan memenuhi kesepakatan bersama dalam rencana aksi ini,” harap Dodi.

Terkait dengan kegiatan zona intergritas,
saat ini telah dilakukan penilaian secara internal kepada tiga OPD, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

“Diperkirakan Tim Penilai Nasional akan melakukan review pada pertengahan bulan Agustus dan selanjutnya apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa ketiga OPD tersebut layak untuk memperoleh predikat telah Bebas Korupsi, maka akan diumumkan pada tanggal 9 Desember 2018, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi,” ujarnya. (*/qrf)