BKSDA Kalbar Akan Sosialisasikan Permen LHK soal Burung Kicau yang Dilindungi

oleh -2.205 views
Kepala BKSDA Kalbar, Sadtata Noor Adirahmanta.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 menggantikan lampiran dalam PP No 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Di dalam aturan ini, ada 563 jenis burung yang dilindungi. Di antaranya, terdapat burung khususnya burung kicau yang sebelumnya tidak masuk kategori dilindungi, tapi kini tergolong satwa dilindungi, seperti cucak hijau, murai baru dan cucak rawa.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalbar mengakui, dengan diterbitkannya aturan baru tersebut akan ada pihak yang tidak sepakat.

“Kami memahami bahwa dengan terbitnya Permen ini akan muncul kegelisahan di masyarakat terutama komunitas pecinta burung,” ujar Kepala BKSDA Kalbar, Sadtata Noor Adirahmanta kepada kilaskalbar.com, Senin (6/8/2018).

Baca juga: Pedagang Burung di Pontianak Kritik Aturan Baru Menteri LHK

Supaya masyarakat dapat memahami aturan baru tersebut, BKSD Kalbar akan segera mensosialisasikan Permen LHK itu.

“Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil, melakukan sosialisasi, mengadakan pertemuan dan dialog dengan komunitas terkait, berkonsultasi dengan pimpinan di level pusat,” ucapnya.

Sadtata menjelaskan, Permen ini bukanlah aturan yang mengganti PP No 7/1999.

“Perlu diluruskan Permen tersebut tidak menggantikan PP l, melainkan hanya mengganti lampirannya yang memuat daftar satwa dilindungi. Selebihnya aturan dalam PP masih berlaku,” katanya.

Lebih lanjut, untuk memastikan apakah burung jenis cucak hijau maupun murai batu khususnya di Kalbar itu tergolong langka, Sadtata mengungkapkan, pihaknya belum memiliki datanya.

“Untuk menyatakan di Kalbar apakah jenis tersebut sudah langka atau belum, tentu kita membutuhkan data lapangan yang memadai. Dan untuk Kalbar kita belum memiliki data tersebut,” ujarnya.

“Permen tersebut diterbitkan berdasarkan data secara nasional,” kata Sadtata menambahkan.

Sementara itu, terkait sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tentang satwa yang dilindungi ini, Kepala Seksi Wilayah III Pontianak Balai Gakkum KLHK Kalimantan, David Muhammad mengatakan, dasarnya adalah UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

“Hukum dan sanksi ada di UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE,” katanya.

Dalam UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, pelaku perdagangan satwa dapat dijerat dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) dengan ancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. (qrf)