Pemprov Akan Bentuk KAD Anti Korupsi, Tugasnya Memonitor Prosedur Izin Usaha

oleh -1.136 views
Gubernur Sutarmidji bersama Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Kalbar Budi Waluya.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Gubernur Kalbar Sutarmidji menggelar rapat pembahasan rencana aksi dan penyelarasan pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (4/10/2018).

Pembentukan KAD yang melibatkan unsur dari kalangan dunia usaha ini merupakan antisipasi untuk menyelesaikan masalah sekaligus mewujudkan iklim bisnis berintegrasi yang anti suap.

“Komite ini nantinya bisa mengevaluasi prosedur perizinan, yang mana ada celah untuk terjadinya negosiasi di dunia usaha ini kita hilangkan. Hingga ke depannya waktunya juga jika urusan perizinan yang bisa memakan waktu lebih lama bisa dipangkas dalam waktu cepat,” ujar Sutarmidji.

Melalui KAD ini Sutarmidji mengajak pemerintah daerah dan pengusaha untuk ke depannya bisa saling berkomunikasi dan duduk bersama menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam rangka menjaga iklim investasi yang kondusif di daerah.

“Saya meminta para pelaku usaha untuk membina lembaga-lembaga profesi usaha dan jangan pelaku usaha merekayasa suatu kegiatan pembangunan. Memberi jalan kemudian ada negosiasi di situ itu yang tidak boleh,” tegasnya.

Hal ini sejalan dengan salah satu misi pembangunan Provinsi Kalbar tahun 2019-2023, yaitu meningkatnya daya saing daerah Kalbar menjadi peringkat sepuluh besar.

“Intinya, semua harus punya komitmen yang tinggi untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Sutarmidji.

Kedudukan KAD Anti Korupsi nantinya, lembaga ini mendampingi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kalbar.

“Ini lembaga menjadi pendampingan DPM-PTSP dalam mempermudah perizinan, transparansi dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Kalbar Budi Waluya mengungkapkan, lembaga ini merupakan salah satu program pencegahan dari KPK untuk melibatkan pihak usaha dalam memberantas korupsi di wilayah Kalbar.

“Jadi kalau selama ini mungkin ada keluhan-keluhan oleh pihak pengusaha terhadap pelayanan khususnya pelayanan perizinan dari pihak pemerintah daerah kami coba fasilitasi dan advokasi,” katanya.

Untuk sistem kerja, KAD nantinya akan memonitor antara pihak usaha dan beberapa asosiasi profesi guna mewujudkan bebas dari KKN.

“Kami sebagai pihak yang monitor antara pelaku usaha, pemda dan asosiasi dalam meningkatkan dan memperbaiki sistem perijinan yang ada di kalbar,” tutur Budi.

Sedangkan untuk laporan terkait masalah perizinan di Kalbar, pihak KPK enggan menyebutkan jumlah laporan yang diterima lembaga anti rasuah ini. (*/qrf)