Pemilik Konter Bakar Kartu Perdana dan Poster Menkominfo di DPRD Kalbar

oleh
Aksi masa saat membakar kartu perdana dan poster Menkominfo Rudiantara di halaman kantor DPRD Kalbar (2/4/2018)

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Puluhan  massa yang tergabung dalam Asosiasi Outlet Kalbar (AOK) membakar kartu perdana dari berbagai operator seluler saat melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Senin (2/4/2018).

Selain membakar kartu perdana, masa juga membakar poster Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.

Aksi masa di DPRD Provinsi Kalbar ini untuk menyampaikan pengaduan serta penolakan terhadap pembatasan satu NIK untuk registrasi kartu perdana.

Pembatasan itu sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2017, Tanggal 18 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Dalam aksi damai tersebut, masa menyampaikan bahwa mereka menerima kebijakan terkait registrasi kartu perdana dengan menggunakan nomor identitas.

Namun, mereka menolak pembatasan penggunaan nomor kartu identitas KTP dan NIK yang hanya dapat digunakan untuk tiga kartu saja.

Kordinator aksi, Seno Arifin mengungkapkan, pembatasan registrasi tersebut sangat merugikan pemilik konter, karena kartu perdana yang mereka jual tak dapat digunakan karena tidak bisa diregistrasi.

Sejak peraturan tersebut diberlakukan, Seno mengaku rugi hingga Rp 10 juta.

Kerugian tersebut, sebut Seno, lantaran kartu paket internet dan kartu perdana tidak bisa digunakan karena tidak dapat dilakukan registrasi.

Padahal biasanya kartu tersebut bisa  digunakan karena bisa di aktivasi dengan mudah tanpa harus menggunakan identitas yang valid.

Terkait dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, Seno mengatakan pihaknya akan menuntut pembatasan registrasi terhadap aktivasi kartu perdana yang hanya dapat dilakukan maksimal tiga buah kartu untuk satu nomor identitas pelanggan.

“Kita setuju untuk meregistrasi sesuai dengan NIK dan KK, hanya kita minta untuk tidak dibatasi,” kata Seno, Senin siang.

Menanggapi aspirasi masa, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalbar, Amri Kalam mengatakan bahwa keluhan yang disampaikan masa terkait dengan kebijakan Menkominfo tersebut akan ditindaklanjuti.

MenurutAmri,  masa sebagai pelaku usaha kecil dan menengah merasa dirugikan karena adanya pembatasan tersebut. (Noy)