Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Abelnus: Pemerintah Pusat Harus Jaga Kearifan Lokal

oleh -1.824 views
Abelnus.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Pasca terpilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Senin (26/8/2019), maka pemerintah dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur harus berbenahi diri.

Ketua Forum Perbatasan Kalimantan Barat (Border Forum West Borneo) Abelnus berpendapat, bahwa pindahnya Ibu Kota Negara saat ini, momentum yang belum tepat.

Menurut dia, sebaiknya Ibu Kota Negara tetap berada di Jakarta. Sembari mempersiapkan segala sesuatunya baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusianya, setelah siap barulah dipindah.

“Strategi yang tepat terlebih dahulu pemerintah pusat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menuju kategori sebagai syarat tempat Ibu Kota Negara, seperti contoh sumber daya manusianya (SDM) masyarakat setempat,” ujarnya.

Selain bidang pendidikan, pemerintah juga harus mempersiapkan bidang kesehatan, infrastruktur fisik dan non fisik, listrik dan peningkatan kapasitas adat-istiadat masyarakat setempat. Karena itu semua sangat penting dibangun dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

“Penguatan dan peningkatan kapasitas kearifan masyarakat lokal (local wisdom) lebih penting dilakukan sebelum menjadi Ibu Negara, jika SDM, ekonomi dan kearifan lokal masyarakat setempat terutama masyarakat asli setempat diabaikan oleh pemerintah, maka kedepan berpotensi konflik horizontal bahkan vertikal,” tegasnya.

Menurut Abelnus yang juga Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional, (ICDN) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini, paradigma pemerintah harus berubah. Jangan sampai menjadikan masyarakat setempat hanya sebagai objek pembangunan saja. Namun kedepan harus menjadikan masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

“Jika pemerintah tidak merubah paradigma pendekatan pola pembangunan tersebut, maka akan menjadi masalah yang besar karena akan terjadinya ketimpangan baik di sektor ekonomi maupun SDM antara masyarakat asli/tempatan dengan masyarakat pendatang dari luar pulau Kalimantan,” tutur dia.

Pindahnya Ibu Kota Negara diharapkan dapat memberikan peluang kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tidak memberikan efek positif terhadap masyarakat setempat, maka pindahnya Ibu Kota Negara di Kalimantan timur hanya sebatas menghindari macet dan banjir di Jakarta. (*/noy)