Abelnus: Pemindahan Ibu Kota Negara di Pulau Borneo Harus Menyejahterakan Masyarakat Lokal

oleh -1.600 views
Abelnus.

SAMBAS, KILASKALBAR.com – Wacana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan berbagai respon dari tokoh masyarakat dan pemuda, salah satunya dari Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat (Border Forum West Borneo).

Abelnus yang juga sebagai akademisi ini mendukung penuh wacana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara di Pulau Kalimantan/Borneo.

“Kita dukung pemerintah pusat merealisasikan wacana tersebut. Asalkan, eksistensi kearifan lokal dan kesejahteran masyarakat setempat dijamin oleh Pemerintah,” ujarnya kepada kilaskalbar.com, Jumat (26/7/2019).

Menurut Abelnus suku Dayak sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan jangan sampai diabaikan oleh pemerintah, terutama budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat harus diakomodir oleh pemerintah pusat.

“Gedung atau kantor instansi pemerintah harus mengunakan corak motif suku Dayak, sehingga mereka merasa dihargai sebagai tuan rumah,” katanya.

Selain itu, bidang pendidikan, pemerintah harus memberikan perlakuan khusus terhadap masyarakat suku Dayak. Seperti mengalokasikan kuota khusus dalam rekrutmen akademi polisi, akademi militer dan sekolah-sekolah kedinasan pemerintah lainnya, yang selama ini sangat sulit untuk diakses oleh msyarakat suku Dayak.

Papar Abelnus, bidang ekonomi pemerintah harus memberikan alokasi khusus kepada suku Dayak, seperti memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilannya, serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses dana dari bank, baik bank milik pemerintah maupun bank swasta untuk menambah model usaha.

Bidang budaya dan politik, pemerintah harus membangun perkampungan budaya suku Dayak khusus sebagai investasi masa depan suku Dayak. Di sisi lain, perkampungan ini dapat menjadi objek atau ikon wisata negara. Sementata bidang politik, mengingat Kalimantan merupakan pulau Dayak, maka bidang politik seperti pemilihan gubernur, bupati/wali kota dan camat harus diberikan otonomi khusus dalam pemilihannya.

Bidang pemerintahan, tokoh suku Dayak harus diakomodir masuk dalam jajaran kabinet, staf Kepresidenan, setingkat kabinet dan duta/konsulat, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sehingga suku Dayak tidak hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Abelnus juga meminta agar pemerintah menghapus istilah program transmigrasi. Menurutnya, tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia terutama masyarakat di Pulau Borneo. Menurut dia, istilah tersebut di negara Eropa pun telah tidak ada istilah transmigrasi.

“Transmigrasi tidak perlu lagi Pulau Borneo. Berdayakan masyarakat setempat tanpa harus mendatangkan masyarakat dari luar Pulau Kalimantan,” pintanya.

Pemerintah harus memprioritaskan suku Dayak untuk masuk bekerja di perusahaan-perusahaan mega proyek dan perusahan lainnya, baik perusahaan milik negara maupun perusahaan milik daerah. “Jangan sampai terkesan diskriminasi. Pemerintah pusat sebaiknya tidak mendatangkan tenaga kerja dari luar pulau Kalimantan/Borneo, dikhawatirkan akan memicu cemburu sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Dengan demikian roda pemerintahan akan berjalan dengan baik, karena adanya dukungan langsung dari masyarakat setempat,” tutup Abelnus. (noy)