Digitalisasi Hasil Pemilu, KPU Permudah Publik Mengakses Data dan Informasi

oleh -461 views
Operator Sidalih KPU kabupaten dan kota sedang mengunggah data hasil Pemilu 2019.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar rapat koordinasi (Rakor) digitalisasi hasil Pemilu 2019 di Maestro Hotel Pontianak, Rabu (18/12/2019).

Kegiatan tersebut diikuti oleh komisioner dan kasubag perencanaan, data dan informasi, serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dari 14 kabupaten dan kota se-Kabar.

Anggota KPU Kalbar Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Zainab, menjelaskan, digitalisasi hasil Pemilu merupakan proses pengubahan berkas hasil Pemilu menjadi data digital dengan menerapkan prinsip data terbuka dalam merilis data.

“Data tersedia dalam format terbuka yang mudah dibagipakaikan dan dibaca oleh sistem elektronik,” ujarnya memaparkan dalam kegiatan rakor, Kamis (19/12/2019).

Pentingnya dilalukan digitalisasi hasil Pemilu 2019, untuk pendataan yang dikumpulkan ke dalam satu wadah agar lebih sistematis dan mudah diakses.

Data digitalisasi hasil Pemilu ini, akan ditempatkan ke dalam portal resmi KPU yakni Open Data Pemilu.

Zainab menuturkan, tujuan digitalisasi hasil Pemilu, antara lain sebagai arsip lembaga, perpustakaan data, menyediakan data siap olah kepada publik, dan pembenahan tata kelola data kepemiluan.

“Serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KPU,” terang dia.

Pada kesempatan yang sama, Staf Program dan Data KPU Kalbar, Tarsinah, memaparkan terkait kriteria ketersediaan open data. Berkenaan ketersediaan dan akses, data yang disediakan harus utuh, bebas biaya, dapat diunduh melalui internet, data mudah digunakan dan diolah kembali.

“Data yang digunakan dan disebarluaskan, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan,” ucapnya.

Digitalisasi hasil Pemilu bersifat terbuka untuk umum. Terang Tarsinah, data digital bebas digunakan dan dapat disebarluaskan kembali, namun harus mencantumkan sumber data.

“Dipublikasikan sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” kata Tarsinah.

Adapun alur proses digitalisasi hasil Pemilu, yakni mendata sekaligus mengumpulkan berkas dan data hasil Pemilu; mendigitalisasi ke dalam bentuk PDF, XLSX atau CSV; menata dalam ke dalam bentuk XLSX atau CSV; menyiapkan narasi per jenis data; menata PDF, XLSX atau CSV serta narasinya; pemantauan dan pengumpulan berkas siap unggah, dan yang terakhir pengunggahan ke dalam satu data KPU di opendata.kpu.go.id.

Tarsinah menyebutkan, digitalisasi yang dilakukan ini berdasarkan Undang-undang (UU) KIP, UU Pelayanan Publik, UU Kearsipan, UU Pemilu, Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Perpres Satu Data Indonesia.

“Prinsip satu data, yakni satu standar data, satu metadata baku, interoperabilitas data, dan referensi data,” tuturnya. (noy)