Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa, Ini Penjelasan Rektor IAIN Pontianak

oleh -4.386 views
Rektor IAIN Pontianak, Dr Syarif.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Dr Syarif mengatakan, bahwa pemerintah telah menerapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT). SSBOPT ini berasal dari biaya yang dikeluarkan oleh para mahasiswa.

“Biaya ini menjadi kewajiban mahasiswa kepada negara, disebut uang kuliah tunggal (UKT). Disebut uang kuliah tunggal oleh karena berdasarkan regulasi Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) bahwa pemerintah menerapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT) yang mengharuskan pihak kampus tidak diperkenankan melakukan pungutan di luar UKT,” ujar Syarif kepada kilaskalbar.com di Pontianak, Senin (10/7/2019).

Ia menjelaskan, mekanisme pemberlakuan UKT berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) atau Keputusan Menteri Agama (KMA). Untuk tahun 2019 berdasarkan KMA Nomor 151 Tahun 2019. KMA tersebut ditetapkan berdasarkan usulan rektor.

Usulan rektor tersebut berbasis hitungan unit cost dari fakultas pada masing-masing program studi (Prodi). Unit cost adalah pembiayaan atas item-item yang berkaitan langsung dengan sarana-prasarana dan item lain yang terkait dengan pelayanan kepada mahasiswa berupa keberlangsungan proses perkuliahan.

“Masing-masing prodi tidak sama jumlah itemnya. Ada yang 10, 11, 12 item dan seterusnya. Juga tidak sama jenis dan harga pembiayaan item pada masing-masing prodi. Misalnya kalau di IAIN Pontianak, pembiayaan laboratorium di Prodi PAI tidak sama dengan laboratorium di KPI. Begitu juga pembiayaan item yang lain, dan seterusnya. Penetapan item yang harus dibiayai juga terkait dengan regulasi yang mengatur tentang rumpun prodi oleh Kemenristekdikti,” terang Syarif.

Berdasarkan hasil hitungan unit cost pada masing-masing prodi tersebut, lanjut dia, di IAIN Pontianak didapat angka rata-rata Rp 8,6 juta per-mahasiswa. Dari jumlah kewajiban mahasiswa rata-rata tersebut, pihak kampus IAIN menetapkan hanya kisaran Rp 2 juta sampai dengan Rp 3,8 juta yang harus dibayar oleh mahasiswa.

Penetapan UKT berdasarkan hitungan unit cost tahun 2019 ini sebagai perubahan atas UKT sebelumnya yang berdasarkan hitungan unit cost tahun 2013, atau enam tahun baru ada perubahan.

“Sedangkan harga kemahalan wilayah di Kalimantan Barat berubah setiap tahun.  Perubahan penetapan UKT yang diterapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 151 tahun 2019 ini mulai diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan selanjutnya. Untuk angkatan tahun sebelum 2019, tetap diberlakukan UKT lama atau UKT sebelumnya berdasarkan PMA dan KMA yang terbit sesuai dengan angkatan masuk perkuliahan,” kata Syarif.

Mengiringi penetapan UKT baru ini, Syarif menyampaikan, IAIN Pontianak terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada mahasiswa. Di antaranya tata kelola berbasis layanan mahasiswa yang telah dan sedang terus ditingkatkan kualitasnya adalah pelayanan keuangan mahasiswa.

“Saat ini untuk daftar ulang, mahasiswa tidak perlu berbondong-bondong antre di kampus. Tetapi cukup mendaftar ulang dari kampung halaman masing-masing, oleh karena layanan daftar ulang saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Dengan terwujudnya satu layanan online ini mahasiswa sudah bisa menghemat biaya transportasi (transportation cost),” jelasnya.

“Misalnya kalau yang berdomisili di Kapuas Hulu jika ke Pontianak pulang dan pergi (PP) via pesawat udara bisa menghemat Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta. Begitupun dari daerah yang lain dan dengan alat transportasi yang lain pula. Di samping itu kampus juga menyedikan layanan inernet bebasis ruangan,” timpal Syarif.

Sebagaimana diketahui, saat ini di seluruh ruangan di IAIN Pontianak dapat melakukan akses wifi, karena acces point telah memadai. Pihak kampus saat ini pula sedang mematangkan rencana untuk mewujudkan class room digital untuk mengimbangi milenial era yang sarat dengan akses ke dunia maya ini.

Ke depan dosen dan mahasiswa yang berhalangan hadir di kampus karena alasan penting, bisa mengadakan dan mengikuti perkulihan dari jarak jauh berbasis ketersediaan layanan online dengan media yang lebih luas.

Untuk yang demikian ini, IAIN Pontianak sedang merampungkan infrastruktur layanan online berupa aplikasi-aplikasi menuju integratited service system.

“Juga yang sangat penting untuk diketahui bersama bahwa kampus IAIN Pontianak yang telah terakreditasi B ini harus terus dipertahankan dan bahkan terus berikhtiar untuk meng-upgrade diri ke arah akreditasi A. Untuk Akreditasi ini sangat banyak program-program yang harus dipenuhi dan dibiayai. Nah, salah satu sumber penting pembiayaan itu adalah dari UKT. Proses pemungutan dan penggunaannya dilakukan secara transparan. mahasiswa langsung mentransfer ke rekening IAIN dan setorkan langsung ke kas negara. Kemudian negara mengembalikan dengan mekanisme DIPA pada sumber pembiayaan PNBP,” tutup Syarif. (noy)