KLB Covid-19, Sukiryanto: Desa Harus Memastikan Keluarga Rentan Dapat BLT

oleh -622 views
Sukiryanto.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, Anggota DPD RI Sukiryanto berpandangan, peraturan itu akan semakin memperkuat upaya desa dalam tanggap Covid-19 dan penegasan padat karya tunai desa.

“Peraturan Menteri itu semakin memperkuat Surat Edaran nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19 dan penegasan padat karya tunai desa,” ujarnya, Rabu (15/4/2020).

Sukiryanto menuturkan, pada Permendes PDTT tersebut, pemerintah desa dapat menggunakan dana desa dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa.

“Sebagaimana tertuang dalam pasal 8A ayat (1), bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa (KLB) seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); pandemi flu burung; wabah penyakit cholera; dan/atau penyakit menular lainnya,” ungkap Sukiryanto.

Sukiryanto menyebutkan, pada ayat (2) penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT)-dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (3), keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-dana desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

“Karenanya, tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 untuk melakukan pendataan dengan baik dari tingkat RT, RW dan desa untuk kemudian diputuskan dalam musyawarah desa. Pendataan yang baik agar BLT tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih di lapangan,” kata Sukiryanto.

Senator yang juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalbar ini mengatakan, apabila ada keluarga yang tergolong kelompok rentan di desa karena keterbatasan anggaran atau faktor lainnya yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, maka desa bisa memberikan BLT menggunakan dana desa.

“Terhitung sejak April 2020 dengan besaran per bulan sebesar Rp 600.000 per keluarga. Desa harus memastikan keluarga rentan dapat BLT,” ungkap dia.

“Seluruh stakeholder desa dan supra desa hendaknya bahu membahu dalam upaya penanganan Covid-19 dan berbagai dampaknya di masyarakat. Jika semua bahu membahu bekerjasama, insyaallah kita bisa keluar dari krisis kemanusiaan ini. Semoga kita selamat dari pandemi global Covid-19,” harap Sukiryanto. (*/noy)