Pemprov Kalbar Perketat Pelintas Batas

oleh -635 views
Sutarmidji.

PONTIANAK, KILASKALBAR.com – Sejak hari ini, Senin (13/4/2020), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) memperketat semua orang yang masuk ke wilayah Kalbar, baik melalui pintu masuk udara, darat maupun laut.

Aturan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Kalbar Nomor 553/1001/DISHUBD-A, itu diterbitkan dengan pertimbangan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat Kalbar, di mana penyebaran Covid-19 mengkhawatirkan.

Dalam SE, Gubernur Sutarmidji meminta semua pihak melakukan langkah-langkah sinergitas antar berbagai stakeholder.

Pertama, Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar mengarahkan semua penumpang/pelintas batas yang masuk ke wilayah Kalbar mengisi kartu kewaspadaan  kesehatan dengan menulis alamat penumpang/pelintas batas selama berada di Kalbar secara lengkap.

“Data alamat tersebut antara lain memuat data nomor rumah, nama jalan, kompleks perumahan, RT, RW, dusun/lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Selain itu, bagi yang memiliki nomor handphone atau telepon rumah/kantor wajib dicantumkan. Bagi penumpang/pelintas batas yang alamat rumahnya menurut e-KTP berbeda dengan alamat yang bersangkutan tinggal selama di Kalbar, maka yang digunakan adalah alamat tempat tinggal yang riil selama di Kalbar. Sedangkan yang tinggal di hotel, harus mencantumkan nama dan alamat hotel,” maklumat SE.

Kedua, sesuai dengan protokol terbaru dari Kementerian Kesehatan RI mengenai pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Pontianak wajib melaporkan data setiap orang dalam pemantauan (ODP) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalbar sesuai dengan alamat pada kartu kewaspadaan kesehatan. Dalam konteks pengetatan di Kalbar, semua penumpang/pelintas batas yang memasuki wilayah Kalbar harus ditetapkan sebagai ODP, meskipun penumpang/pelintas batas tersebut tergolong orang tanpa gejala (OTG). Sedangkan penumpang/pelintas batas yang memiliki gejala dan perlu ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) tetap diperlakukan sesuai dengan protokol kesehatan tersebut.

Ketiga, dalam rangka pengetatan dan pengendalian penularan Covid-19 di Kalbar, masa isolasi yang diwajibkan terhadap penumpang/pelintas batas yang ODP tersebut ditetapkan selama 28 hari terhitung sejak penumpang/pelintas batas memasuki wilayah Kalbar, meskipun penumpang/pelintas batas tersebut sebelumnya sudah melakukan isolasi mandiri di tempat lain.

Keempat, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota harus melakukan pemantauan secara intensif melalui perangkatnya di daerah, seperti: UPTD, puskemas, puskesmas pembantu, klinik, dan lain-lain. Pihak swasta juga harus berperan aktif, seperti: dokter/paramedis praktik, klinik swasta, rumah sakit swasta, dan lain-lain.

Kelima, dalam rangka memastikan agar para penumpang/pelintas batas yang ODP taat/disiplin menjalankan karantina mandiri, kerjasama yang sinergis antara aparat penegak hukum (Polri, Satpol PP) dengan para bupati/wali kota, camat, kades/lurah, kepala dusun/lingkungan, ketua RW, ketua RT di lingkungan tempat ODP berada.

Keenam, masyarakat yang berinteraksi dengan ODP harus menjaga jarak fisik minimal 2 meter. Apabila ada orang yang berinteraksi secara fisik dengan ODP tanpa mengindahkan norma social distancing, maka orang tersebut ditetapkan juga sebagai ODP. Meskipun demikian, setiap orang dilarang mengucilkan atau mengusir ODP maupun PDP yang berada di wilayah mereka. (*/noy)