Penggantian Antar Waktu Dewan, Begini Mekanismenya

oleh -689 views
Anggota KPU Kota Singkawang, Ikhdar Salim.

SINGKAWANG, KILASKALBAR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) mekanisme penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD kepada perwakilan partai politik, Selasa (10/12/2019).

Kegiatan yang diadakan di Kampung Batu Villa & Resto ini, juga dihadiri Bawaslu dan Badan Kesbangpol Kota Singkawang.

Dalam paparannya, Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Teknis, Ikhdar Salim, menyampaikan, PAW anggota legislatif merupakan proses penggantian anggota dewan yang diberhentikan antar waktu oleh calon PAW dengan perolehan suara terbanyak berikutnya.

“Dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan dapil yang sama,” ujarnya.

Berita Terkait: KPU Singkawang Gelar Bimtek PAW Anggota DPRD

Ia menuturkan, tidak ada yang berbeda terkait mekanisme ataupun alasan PAW dalam Pemilu 2019 dengan pemilihan sebelumnya.

“Ada tiga alasan mekanisme PAW dilakukan. Karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan,” sebutnya.

“Demikian juga alurnya. Penyampaian pemberhentian antar waktu anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan surat tentang nama anggota DPRD yang berhenti antar waktu. KPU menerima surat dari pimpinan DPRD,” terang dia.

Lanjut Ikhdar, adapun dokumen pendukung anggota DPRD yang berhenti antar waktu, jika alasannya meninggal dunia, maka ada surat keterangan kematian dari lurah atau sebutan lainnya, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.

“Berkenaan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, surat pengajuan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup,” katanya.

“Surat pengajuan pengunduran diri dapat dilengkapi dengan surat keputusan. Kalau DPRD kabupaten/kota, itu gubenur. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih,” jelas Ikhdar.

Selain itu, surat pengajuan pengunduran diri, juga dapat dilengkapi dengan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan anggota DPRD bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon.

Surat keputusan pemberhentian dari partai politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik, bagi anggota DPRD yang diberhentikan.

Ikhdar mengatakan, dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sebagai anggota partai mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari parpol terkait dengan kepengurusan ganda parpol, KPU menyampaikan nama calon PAW ke pimpinan DPRD.

“Disertai keterangan bahwa anggota DPRD dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari parpol terkait dengan kepengurusan ganda parpol,” terangnya.

Lebih lanjut, Ikhdar menjelaskan mekanisme klarifikasi dalam hal PAW. Dasar klarifikasi, informasi tertulis dari masyarakat mengenai calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Cara melakukan klarifikasinya. Pertama, koordinasi dengan parpol mengenai pengunduran diri dan pemberhentian calon PAW. Kedua, koordinasi dengan calon PAW untuk mendapatkan pernyataan tertulis. Selanjutnya, koordinasi dengan lembaga terkait,” papar Ikhdar.

Berkenaan dengan hasil, klarifikasi selesai dalam lima hari kerja sejak diterimanya surat dari dewan, dijadikan dasar penyampaian nama calon PAW.

Klarifikasi yang tidak selesai dalam lima hari sejak diterimanya surat dari dewan, menyurati ke pimpinan dewan tanpa penyampaian nama dan disertai keterangan masih melakukan klarifikasi.

“Calon PAW yang menyatakan akan menggugat pemberhentiannya tetapi dalam 14 hari kerja tidak menyampaikan bukti gugatan, proses PAW dilanjutkan. Calon PAW yang diberhentikan melakukan upaya hukum maka proses PAW menunggu putusan incraht,” jelas Ikhdar.

Calon PAW yang dinyatakan TMS, yakni tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebut Ikhdar, di antaranya ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pilkada; diangkat sebagai anggota TNI, Polri, PNS, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

“Diberhentikan sebagai anggota parpol dan atau menjadi anggota parpol lain,” sebut Ikhdar.

Penetapan calon PAW DPRD, yakni calon dengan perolehan suara terbanyak urutan berikutnya pada parpol dan dapil yang sama. Apabila terdapat lebih dari satu calon PAW dengan perolehan suara yang sama, calon PAW ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara jenjang.

Jika tidak terdapat calon pada suatu dapil, calon PAW ditetapkan dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis. Jika terdapat lebih dari satu dapil yang berbatasan langsung secara geografis, calon PAW ditetapkan dari dapil dengan penduduk terbanyak.

Jika tidak terdapat calon pada dapil yang berbatasan langsung, calon PAW ditetapkan dari dapil yang tidak berbatasan langsung dengan penduduk terbanyak. Apabila tidak terdapat calon pada dapil yang tidak berbatasan langsung, calon PAW dari DCT setingkat di atasnya.

“Apbila tidak terdapat calon yang memperoleh suara (suara nol) pada suatu dapil, calon PAW ditetapkan berdasarkan jenis kelamin perempuan. Jika terdapat lebih dari satu perempuan, calon PAW ditetapkan yang memiliki nomor urut terkecil,” terang Ikhdar.

Ikhdar mengatakan, dasar hukum mekanisme dan kebijakan PAW, yakni Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2018.

“Dan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” tuturnya. (noy)