KPU Singkawang Libatkan Multipihak Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

oleh -167 views
Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Khairul Abror, menyampaikan materi evaluasi fasilitasi kampanye dalam Pemilu 2019.

SINGKAWANG, KILASKALBAR.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar focus group discussion (FGD) evaluasi fasilitasi kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Kampung Batu Villa & Resto, Singkawang, Selasa (6/8/2019) pagi.

Kegiatan ini melibatkan pihak dari Pemkot Kota Singkawang, Bawaslu, Polres, Kesbang, Satpol PP, dan peserta Pemilu.

Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Khairul Abror, menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Undang-undang Pemilu dan Peraturan KPU.

Adapun pelaksanaan fasilitasi kampanye, antara lain pemasangan alat peraga kampanye (APK); iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan; debat pasangan calon presiden dan wakil presiden; rapat umum; dan penayangan iklan kampanye pada media sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

“Masa kampanye ini dilaksanakan pada 23 September 2018-13 April 2019,” kata Abror.

Berita Terkait: KPU Singkawang Gelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

Abror menjelaskan, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon, partai politik, pelaksana kampanye dan/atau petugas kampanye sesuai dengan tingkatannya.

“Untuk menyosialisasikan peraturan tentang kampanye Pemilu dan fasilitasi metode kampanye serta menyampaikan jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota. Jenis APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota adalah baliho dan spanduk,” ucapnya.

Sesuai dengan Peraturan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi APK dengan jumlah yang telah ditentukan.

“Peserta Pemilu Pilpres masing-masing 16 spanduk dan 10 baliho, peserta Pemilu Parpol masing-masing mendapatkan 16 spanduk dan 10 baliho, dan peserta Pemilu DPD masing-masing mendapatkan 10 spanduk,” sebut Abror.

Berkenaan dengan pemasangan lokasi APK, KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Untuk menetapkan lokasi pemasangan APK disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan,” tutur dia. (noy)