Bedah Buku Hukum Pengadaan, Gubernur Norsan Ajak Aparatur Tingkatkan Pemahaman Prosedur

PONTIANAK, KILASKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Dr. Herman Hofi Munawar S.Pd, SH, MH, M.Si, MBA, C.Med, CPCD., yang digelar di Aming Coffee Podomoro Pontianak, Kamis (17/7/2025) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Norsan mengapresiasi kehadiran buku tersebut karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara normatif dan praktis.

“Buku ini menjadi panduan penting agar kita memahami proses pengadaan yang sesuai aturan. Jangan sampai pengadaan justru terjebak pada hal-hal yang bisa disederhanakan, namun malah menimbulkan masalah hukum karena ketidaktahuan prosedur,” ujar Norsan.

Gubernur Kalbar juga menekankan bahwa banyak permasalahan di lapangan berujung pada proses hukum akibat lemahnya pemahaman mekanisme pengadaan. Ia berharap buku ini bisa menjadi rujukan bagi aparatur pemerintah maupun pelaku pengadaan.

“Saya baru membaca sepintas, tapi dari kulitnya saja sudah terasa kedalaman isinya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang perencanaan dan pengadaan,” tambahnya.

Sementara itu, penulis buku sekaligus praktisi hukum dan akademisi, Dr. Herman Hofi Munawar, menekankan pentingnya pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya fundamental memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Ketika peradaban rajasan—yaitu tata kelola dan pelayanan publik—bermasalah, pemerintahan akan stagnan. Maka dari itu, kita harus benar-benar membedah persoalan ini,” tegas Herman.

Ia menambahkan, pembenahan sistem pengadaan tidak hanya menyangkut prosedur, tetapi juga reformasi administrasi negara, pemberdayaan, dan hubungan antar lembaga. Herman mengajak seluruh pihak, mulai akademisi, praktisi, hingga pemangku kepentingan pemerintahan, untuk menggali potensi perbaikan dari regulasi hingga implementasi di lapangan.

“Terima kasih kepada semua pihak yang hadir, terutama Bapak Gubernur Kalbar dan tokoh-tokoh yang memberi perhatian pada isu ini. Mari kita buka bersama titik-titik persoalannya, dari administrasi hingga pemberdayaan,” katanya.

Bedah buku ini diharapkan membuka ruang diskusi konstruktif, memperkuat pemahaman hukum administrasi publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah maupun nasional.