Antrian BBM di Pontianak Mereda, Dewan Minta Evaluasi dan Percepatan Layanan
Anggota DPRD Kalbar, Zulfidar Zaidar Mochtar
KILASKALBAR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfidar Zaidar Mochtar, menilai peristiwa antrean panjang di sejumlah SPBU di Pontianak dalam beberapa hari terakhir harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, khususnya dalam hal pelayanan publik dan distribusi energi.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan, Zulfidar menyebut kondisi antrean BBM kini sudah berangsur normal.
“Saya sudah keliling, khususnya di Pontianak. Saat ini sudah reda, antrean sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Namun demikian, Anggota DPRD Kalbar yang juga merupakan Ketua Fraksi dari Partai Amanat Nasional ini juga memahami kepanikan masyarakat yang sempat terjadi akibat meningkatnya kebutuhan bahan bakar dalam beberapa hari sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya bisa diantisipasi lebih awal oleh pihak terkait.
Zulfidar mengungkapkan adanya indikasi persoalan pada pengelolaan distribusi, termasuk dugaan keterlambatan pembayaran oleh sejumlah pengelola SPBU kepada pihak Pertamina.
“Ini tentu ada manajemennya. Siapa yang salah dan siapa yang benar, ini menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa persoalan serupa tidak terjadi secara merata di wilayah lain di Kalimantan Barat, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait penyebab utama antrean di Pontianak.
Menurut Zulfidar, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, transparan, dan terbuka, terutama dalam situasi krisis. Ia menilai pentingnya penyampaian informasi sejak dini agar masyarakat dapat mempersiapkan diri.
“Kalau ada potensi masalah distribusi, harus disampaikan lebih awal. Supaya masyarakat tidak panik,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah dan pihak terkait harus memiliki skenario serta langkah antisipatif dalam menghadapi gangguan distribusi kebutuhan pokok, termasuk BBM dan gas.
Selain itu dirinya juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang turun langsung ke lapangan, termasuk melakukan pengecekan ke pihak Pertamina guna memastikan ketersediaan stok.
“Langkah pemerintah melakukan kunjungan kerja itu sudah tepat, untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menghindari informasi yang terputus,” jelasnya.
Menurutnya, upaya komunikasi publik yang dilakukan pemerintah turut membantu meredakan kepanikan masyarakat.
Sebagai wakil rakyat, Zulfidar menegaskan DPRD Kalbar akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan pihak terkait, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait melalui komisi di DPRD.
“Kami akan melakukan pengawasan dan jika perlu, komisi-komisi akan mengundang pihak terkait agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan distribusi kebutuhan masyarakat berjalan lancar.
Zulfidar berharap kejadian antrean panjang BBM ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar ke depan tidak terulang kembali, terutama menjelang momen-momen besar yang biasanya meningkatkan kebutuhan masyarakat.
“Kita harus introspeksi diri. Sebagai pelayan masyarakat, kita dituntut cepat, tanggap, dan mampu menyelesaikan masalah,” pungkasnya. (dk)
