Respon Regulasi Baru OJK, Gubernur Norsan Minta Jamkrida Kalbar Perkuat Peran
KILASKALBAR – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong PT Jamkrida Kalbar untuk lebih agresif dan optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjamin kredit. Ia menilai, Jamkrida berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jamkrida harus kerja maksimal, karena ini bisnis jasa. Kita harus giat menjual jasa penjaminan kepada masyarakat,” kata Norsan usai menghadiri sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bali, Selasa (17/6/2025).
Sosialisasi tersebut membahas dua regulasi baru, yaitu POJK Nomor 10 Tahun 2025 tentang perubahan atas POJK 1/2017 terkait Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, serta POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
Menurut Norsan, kehadiran aturan baru ini harus dijadikan momentum oleh Jamkrida Kalbar untuk memperkuat peran dan kinerjanya. Terutama sebagai institusi penjamin yang mendukung kelangsungan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan sektor strategis lainnya di Kalbar.
“Mudah-mudahan dengan adanya aturan baru ini, Jamkrida semakin baik ke depan,” tambahnya.
Norsan juga menegaskan bahwa keberadaan Jamkrida tidak sekadar soal penjaminan, tetapi juga berkaitan erat dengan misi besar daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jamkrida ini sahamnya dari kepala daerah. Kita harus bekerja keras untuk pemasarannya. Penjaminan yang kuat akan menumbuhkan UMKM, dan itu akan berdampak langsung pada perekonomian serta PAD,” tegasnya.
Meski menilai kinerja Jamkrida saat ini berada dalam kategori cukup baik, Norsan meminta jajaran direksi untuk terus meningkatkan kreativitas, khususnya dalam menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan penjaminan.
“Harus ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik, agar kehadiran Jamkrida benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil hingga sektor ekonomi strategis,” tutupnya.
