Pemprov Kalbar Catat Capaian Tertinggi Reformasi Birokrasi Regional Kalimantan
JAKARTA – Provinsi Kalimantan Barat kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Setelah sebelumnya menerima Top BUMD Award 2025, kali ini Pemerintah Provinsi Kalbar mendapat apresiasi atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tertinggi se-Kalimantan, yang diberikan oleh Kementerian PANRB dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025–2029 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Penghargaan ini menegaskan posisi Kalbar sebagai provinsi yang unggul dalam hal tata kelola pemerintahan dan implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalbar.
“Dari lima provinsi di Kalimantan, Kalbar menjadi yang terbaik. Ini bukan semata penghargaan, tapi bukti kerja keras seluruh aparatur,” ujar Norsan.
Ia juga menegaskan bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
“Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga ke depan kita terus bergerak maju dan berkontribusi lebih besar untuk rakyat Kalbar,” tambahnya.
Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh oleh KemenPANRB, mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Permen PANRB No. 9 Tahun 2023. Penilaian meliputi aspek sistem, struktur organisasi, kualitas layanan, serta efisiensi dan dampak anggaran.
Perwakilan KemenPANRB dalam forum tersebut mengungkap bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara nasional telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran sebesar Rp128,5 triliun.
“Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa menjadi solusi nyata, bukan sekadar beban anggaran,” ujar perwakilan Kementerian PANRB.
Pemerintah mendorong birokrasi agar tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi menghasilkan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat.
“Birokrasi berdampak artinya layanan publik yang cepat, program yang tepat sasaran, dan pemanfaatan anggaran yang efisien.”
Keberhasilan Kalbar pun kini menjadi contoh reformasi birokrasi yang efektif di tingkat daerah, dengan kolaborasi lintas sektor dan fokus pada hasil nyata bagi masyarakat.
